new icn messageflickr-free-ic3d pan white
All Photos Tagged training+pengadaan+barang+dan+jasa

e-wonosobo - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pemerintah Kabupaten Wonosobo maksimal pada 1 Januari 2012 wajib memiliki sertifikat. Hal ini berdasarkan Pasal 127 huruf C, Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, bahwa pemerintah Provinsi hingga Kabupaten / Kota wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa.

Sekretaris Pemerintah Kabupaten Wonosobo Eko Sutrisno Wibowo mengatakan, untuk memudahkan dalam proses pengurusan sertifikasi, Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban memfasilitasi upaya setiap PPK untuk memperoleh sertifikat keahllian tersebut.

“ Dalam pengurusan sertifikat ini ada beberapa syarat, sehingga pembekalan terhadap para Kepala SKPD kita lakukan,” ungkapnya kemarin (6/12)

Menurut Sekda, pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintahan bukanlah hal baru, karena hampir setiap tahun, pasti diadakan. Hanya saja, kondisi saat ini sudah berbeda, terutama terkait mekanisme pengadaan, serta kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

“Hal itu secara otomatis menuntut peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pejabat pembuat komitmen. Tidak sekedar demi memperoleh sertifikat, namun lebih kepada penguasaan secara menyeluruh mekanisme yang harus diikuti dalam pengadaan barang jasa,”katanya.

Oleh karena itu, lanjut Sekda, 75 pejabat di lingkup SKPD, Dinas dan Instansi serta BUMN-BUMD yang mengikuti pelatihan, agar dapat menyerap materi yang diberikan oleh narasumber.

“Selain itu, dengan penguasaan materi secara mendalam, para PPK tersebut akan lebih siap dalam menghadapi ujian sertifikasi yang akan digelar oleh LKPP pada tanggal 9 Desember mendatang,”katanya.

Kabag Administrasi Pembangunan Setda, Sutarjo, menyebutkan Pelatihan dalam pengurusan sertifikat ini berlangsung selama 3 hari sebagai tindak lanjut dari program fasilitasi ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2011.

“ Kita mengundang dua narasumber kompeten untuk memberikan materi mengenai mekanisme pengadaan, dari Universitas Diponegoro serta dari Multimedia Training Center (MMTC) Yogyakarta,”katanya.

Setelah tiga hari pelatihan tersebut,Sutarjo mengatakan, para peserta akan langsung diuji oleh LKPP. Ujian tersebut direncanakan digelar di Gedung Adipura Kencana, Jumat 9 Desember. Selain 75 peserta pelatihan, ada 25 peserta ujian lain.(rase)